Pesan Retno pada Suu Kyi: Jangan Pandang Agama dan Suku
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kiri) bertemu pemimpin nasional Myanmar Aung San Suu Kyi di Naypyidaw, 4 September 2017. (AFP)
Naypyidaw, Myanmar - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menemui pemimpin nasional Myanmar Aung San Suu Kyi untuk mendesak dihentikannya persekusi atas etnis minoritas Muslim Rohingya di Negara Bagian Rakhine, Senin (4/9).
Dalam pertemuan tersebut, Retno menyampaikan lima usulan dari Indonesia untuk mengakhiri krisis kemanusiaan di Rakhine.
Salah satunya, kata Retno, adalah "perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine State, tanpa memandang suku dan agama."
Empat usulan lainnya kepada otoritas Myanmar adalah: mengembalikan stabilitas dan keamanan; menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan; pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan kemanusiaan; dan implementasi Laporan Komisi Penasihat untuk Rakhine State yang dipimpin oleh mantan sekretaris jenderal PBB Kofi Annan.
"Empat elemen pertama (selain laporan Kofi Annan) merupakan elemen utama yang harus segera dilakukan agar krisis kemanusian dan keamanan tidak semakin memburuk," kata Retno seperti dikutip di situs resmi Kementerian Luar Negeri.
Salah satu hasil terpenting dari upaya diplomasi Retno adalah disepakatinya Indonesia dan ASEAN untuk terlibat dalam penyaluran bantuan kemanusiaan di Rakhine State.
Mekanisme penyaluran bantuan memang akan dipimpin oleh Pemerintah Myanmar, namun melibatkan Komite Palang Merah Internasional (International Committee of the Red Cross/ICRC) dan beberapa negara termasuk Indonesia dan ASEAN, kata Retno.
"Indonesia selalu menekankan bahwa bantuan ini harus sampai kepada semua orang yang memerlukan tanpa kecuali, tanpa memandang agama dan etnis," tegas Retno.
Mengenai implementasi rekomendasi laporan Kofi Annan, Pemerintah Myanmar membentuk komite implementasi dan Badan Penasihat untuk mengawasi implementasi rekomendasi.
Dalam pertemuan itu Menlu juga menyampaikan bahwa masyarakat Indonesia sangat peduli dengan masalah di Myanmar ini. Dalam kaitan ini Retno menyampaikan bahwa baru saja diluncurkan Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) pada tanggal 31 Agustus lalu.
Aliansi terdiri dari 11 organisasi kemanusiaan, yang memprioritaskan bantuan pada empat hal, yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan bantuan darurat kemanusiaan (relief). Komitmen bantuan yang diberikan oleh AKIM mencapai US$ 2 juta.
"Saya mengharapkan agar Pemerintah Myanmar dapat melanjutkan pemberian akses kepada AKIM karena selama ini telah bersama Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan beberapa program," tutur Retno.
Selain Suu Kyi, Retno juga melakukan pertemuan dengan menteri pada kantor presiden, penasihat kemananan, dan menteri muda urusan luar negeri Myanmar. Pertemuan dengan tiga pejabat itu membahas masalah teknis mekanisme bantuan kemanusiaan, yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Myanmar.
"Misi ke Myanmar paling tidak telah mencapai dua hal, pertama menyampaikan perhatian besar masyarakat Indonesia kepada situasi kemanusiaan di Rakhine State dan adanya komitmen otoritas Myanmar untuk segera atasi krisis kemanusiaan tersebut. Selain itu, Indonesia juga telah mendapat akses dengan diterima dalam mekanisme penyaluran bantuan kemanusiaan yang dipimpin Pemerintah Myanmar dan akan melibatkan ICRC," pungkas Retno.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kiri) bertemu pemimpin nasional Myanmar Aung San Suu Kyi di Naypyidaw, 4 September 2017. (AFP)
Naypyidaw, Myanmar - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menemui pemimpin nasional Myanmar Aung San Suu Kyi untuk mendesak dihentikannya persekusi atas etnis minoritas Muslim Rohingya di Negara Bagian Rakhine, Senin (4/9).
Dalam pertemuan tersebut, Retno menyampaikan lima usulan dari Indonesia untuk mengakhiri krisis kemanusiaan di Rakhine.
Salah satunya, kata Retno, adalah "perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine State, tanpa memandang suku dan agama."
Empat usulan lainnya kepada otoritas Myanmar adalah: mengembalikan stabilitas dan keamanan; menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan; pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan kemanusiaan; dan implementasi Laporan Komisi Penasihat untuk Rakhine State yang dipimpin oleh mantan sekretaris jenderal PBB Kofi Annan.
"Empat elemen pertama (selain laporan Kofi Annan) merupakan elemen utama yang harus segera dilakukan agar krisis kemanusian dan keamanan tidak semakin memburuk," kata Retno seperti dikutip di situs resmi Kementerian Luar Negeri.
Salah satu hasil terpenting dari upaya diplomasi Retno adalah disepakatinya Indonesia dan ASEAN untuk terlibat dalam penyaluran bantuan kemanusiaan di Rakhine State.
Mekanisme penyaluran bantuan memang akan dipimpin oleh Pemerintah Myanmar, namun melibatkan Komite Palang Merah Internasional (International Committee of the Red Cross/ICRC) dan beberapa negara termasuk Indonesia dan ASEAN, kata Retno.
"Indonesia selalu menekankan bahwa bantuan ini harus sampai kepada semua orang yang memerlukan tanpa kecuali, tanpa memandang agama dan etnis," tegas Retno.
Mengenai implementasi rekomendasi laporan Kofi Annan, Pemerintah Myanmar membentuk komite implementasi dan Badan Penasihat untuk mengawasi implementasi rekomendasi.
Dalam pertemuan itu Menlu juga menyampaikan bahwa masyarakat Indonesia sangat peduli dengan masalah di Myanmar ini. Dalam kaitan ini Retno menyampaikan bahwa baru saja diluncurkan Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) pada tanggal 31 Agustus lalu.
Aliansi terdiri dari 11 organisasi kemanusiaan, yang memprioritaskan bantuan pada empat hal, yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan bantuan darurat kemanusiaan (relief). Komitmen bantuan yang diberikan oleh AKIM mencapai US$ 2 juta.
"Saya mengharapkan agar Pemerintah Myanmar dapat melanjutkan pemberian akses kepada AKIM karena selama ini telah bersama Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan beberapa program," tutur Retno.
Selain Suu Kyi, Retno juga melakukan pertemuan dengan menteri pada kantor presiden, penasihat kemananan, dan menteri muda urusan luar negeri Myanmar. Pertemuan dengan tiga pejabat itu membahas masalah teknis mekanisme bantuan kemanusiaan, yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Myanmar.
"Misi ke Myanmar paling tidak telah mencapai dua hal, pertama menyampaikan perhatian besar masyarakat Indonesia kepada situasi kemanusiaan di Rakhine State dan adanya komitmen otoritas Myanmar untuk segera atasi krisis kemanusiaan tersebut. Selain itu, Indonesia juga telah mendapat akses dengan diterima dalam mekanisme penyaluran bantuan kemanusiaan yang dipimpin Pemerintah Myanmar dan akan melibatkan ICRC," pungkas Retno.
Sumber: Beritasatu.com
0 Response to "Pesan Retno pada Suu Kyi: Jangan Pandang Agama dan Suku"
Posting Komentar