Pada Pilpres 2014 lalu, satu lontaran kalimat yang paling saya dengar dari teman-teman sekitar adalah “Jokowi bagus, tapi kita ga tau siapa dia? Siapa di belakangnya?” Dan seterusnya. Seingat saya, kalimat seperti itu sudah terdengar lebih dari sekali. Mungkin puluhan, karena memang mayoritas teman-teman saya adalah pendukung capres kalah Prabowo.
Khusus soal kalimat ini saya jarang menanggapi. Paling dalam hati saya jawab, kalau Prabowo jelas menantunya Soeharto yang mengkudeta Soekarno. Sebab saya pikir kalimat pernyataan berupa pertanyaan itu hanyalah kalimat instan untuk menjatuhkan orang lain, tanpa data dan bukti. Yang penting bisa menjelekkan dan mempengaruhi. Kalaupun mau dikejar apakah teman-teman saya ini tau siapa di balik Jokowi? Merekapun akan geleng kepala.
Nah ternyata saya salah menganggap enteng kalimat mempertanyakan asal-usul seperti itu. Karena kemarin seorang Purnawirawan juga melontarkan kalimat sangat mirip, namun objeknya bukan Jokowi, melainkan Menteri Susi.
Suryadi menilai pemerintah memfasilitasi para pemberontak untuk diadakan rekonsiliasi nasional. Menurut dia, pemimpin di pemerintahan juga tidak jelas asal usulnya.
“Gubernur Lemhanas siapa sih dia? Dari mana asal usulnya? Siapa sih yang tahu Menteri Susi itu siapa? Ada yang tahu? Anaknya siapa? Bapaknya siapa?” kata Purnawirawan Suryadi.
Gubernur Lemhanas yang disinggung Suryadi adalah Letnan Jenderal Purnawirawan Agus Widjojo yang kebetulan Ketua Pengarah Simposium Nasional Tragedi 1965. Simposium itu mengusulkan perlunya rekonsiliasi nasional.
Sampai di sini, pernyataan Suryadi yang menyinggung Gubernur Lemhanas masih masuk akal. Karena mempertanyakan asal-usul disampaikan dalam forum Purnawirawan yang membahas tentang kebangkitan PKI.
Memang ada perbedaan pendapat antara Menhan Rymizard dan Menkopolhukam. Luhut mengaku diperintahkan untuk menyelesaikan kasus 1965 dengan verifikasi kuburan massal, dimana mayoritas korbannya adalah PKI. Sementaea Rymizard menolak karena bisa menimbulkan kegaduhan.
Inilah kenapa akhir-akhir ini berita penertiban atribut PKI cenderung lebay, sebenarnya untuk menimbulkan ketakutan publik seolah-olah PKI bangkit dan berharap pengusutan kuburan massal dihentikan.
Kalau Suryadi mempertanyakan asal-usul Gubernur Lemhanas dan menuduhnya pemberontak, mungkin maksudnya untuk menyerang Agus Widjojo yang menjadi ketua Pengarah Simposium Nasional Tragedi 1965. Hal ini masih cukup masuk akal, istilah aspalnya, masih di jalan yang sama hanya beda arah. Meskipun jujur saya tidak melihat ada yang salah dengan rekonsiliasi atau memulihkan hubungan tentang tragedi 1965. Hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya, atau hubungan sesama rakyat. Namanya juga rekonsiliasi.
Soal apa hubungannya penuntasan kasus dan rekonsiliasi dengan pemberontak, itu sebaiknya tanya langsung sama Suryadi. Sebab otak @Pakar_Mantan tak mampu menerjemahkan maksudnya dengan akurat. Bahkan setelah pinjam otak kura-kura, coba di darat dan di laut, juga belum bisa menangkap.
Bahasan ini menjadi absurd namun menarik karena Suryadi juga mempertanyakan asal-usul Menteri Susi. Seolah-olah Susi ini sama tidak jelasnya dengan Agus Widjojo (baca: mendukung penuntasan tragedi 1965 dan PKI). Padahal Menteri Susi tidak pernah sedikitpun ikut andil atau sekedar mengomentari kasus tragedi 1965 dan PKI. Sedikitpun tidak pernah.
Sekarang pertanyannya, kenapa Suryadi mengaitkan soal kasus kebangkitan PKI, tragedi 1965 serta pemberontakan dengan Menteri Susi?
Setelah @Pakar_Mantan bertapa dan mendengar argumen kura-kura, kemungkinan paling logis dan terdekat adalah erat kaitannya dengan penangkapan 700 kapal asing ilegal oleh Menteri Susi.
“Saya sudah didatangi pensiunan, purnawirawan, bekas pejabat KKP dan mana-mana ‘ketok pintu’ agar kapal-kapal tersebut bisa jalan,” kata Susi saat ditemui di Jakarta, Senin (10/5/2016).
Namun Susi dengan tegas menolak semua bujuk rayu mereka, karena menganggap bantuan 10 triliun yang digelotorkan KKP untuk para nelayan tidak akan ada gunanya jika kapal asing dilepas.
Maka mungkin maksud Suryadi mempertanyakan asal-usul Menteri Susi karena beliau menolak melepas kapal asing legal tangkapannya. Bukankah ini pemberontakan? Ya cocoklogi sih, tapi gimana? Menteri Susi tak pernah berkomentar soal PKI kenapa tiba-tiba disebut sebagai pemberontak? Sementara satu-satunya pemberontakan Menteri Susi adalah soal kapal asing ilegal.
Di sisi lain, yang harus dibaca dengan penuh penekanan adalah pernyataan Menteri Susi terkait Purnawirawan yang meminta agar kapal asing ilegal dibebaskan. Apakah Purnawirawan yang dimaksud Menteri Susi adalah Suryadi? Sehingga alam bawah sadarnya ingin membalas Menteri Susi? Hanya kura-kura yang tahu.
Setidaknya ada 3 kemungkinan kenapa Suryadi sampai mengeluarkan pernyataan provokatif dan tidak jelas seperti itu. Pertama, golongan gagal move on seperti teman-teman saya yang rajin mempertanyakan asal-usul untuk menjekkan lawannya. Kedua, Suryadi adalah purnawirawan yang meminta agar kapal asing tangkapan Menteri Susi dibebaskan, namun ditolak, sehingga dianggap pemberontak. Ketiga, kemungkinan beberapa kapa asing tangkapan Menteri Susi berlogo palu arit, sehingga menyitanya berarti mendukung pemberontakan. Keempat, pembaca seword.com silahkan tambah sendiri. Pusing pala saya mikirnya. Hahaha. Analisa opo iki.
Tapi ya sudah, apapun itu, intinya Menteri Susi tersinggung karena dipertanyakan asal-usulnya.
“Purnawirawan ini gila? Apa orang bayaran? Ngomong bapakku siapa? Anakku siapa? Di Balai Kartini. Dunia mulai gila,” kata Susi.
Untuk menjawab Purnawirawan Suryadi, Susi menyebutkan orang tuanya merupakan tokoh masyarakat Pangandaran. Ia mengatakan ayahnya bernama Haji Achmad Karlan dan ibunya adalah Hajjah Suwuh Lasminah yang berasal dari Jawa Tengah. Susi, lahir pada 15 Januari 1965 di Pangandaran, mengaku punya kakek buyut bernama Haji Ireng. Orang tua Susi adalah saudagar sapi dan kerbau serta taat mengaji.
“Bapak-ibu saya membangun Masjid Agung Pangandaran dan membiayai sekolah-sekolah Muhammadiyah hingga dapat menggratiskan biaya pendidikan,” ucap Susi. “Kalau nuduh, lebih tepat antek kapitalis, wong anakku sekolah di Amerika, ha-ha-ha…”
Ibarat kata pepatah, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Presidennya selalu bisa melucu, ya menterinya juga begitu. Haha.
Sebagai pelengkap artikel, mungkin akan lebih afdol kalau saya lampirkan komentar-komentar Purnawirawan Suryadi di tahun-tahun sebelumnya, dengan harapan pembaca setia seword.com bisa menilainya secara bebas.
20 Mei 2013
Suryadi mendesak SBY menghentikan kebijakan yang telah menyengsarakan rakyat. Lantaran kebijakan SBY sudah terlalu liberal dan keluar dari cita-cita pendiri bangsa. “Menurut saya itu harus berhenti. Harus berhenti bukan pemerintahannya, tapi kebijaksanaannya. Presiden ini boleh terus, tapi kebijakannya yang harus berhenti. Perilaku Presiden harus berubah. Dan harus berani tegas. Jangan malah menyengsarakan rakyat. Karena sudah tidak ada waktu lagi,” kata Suryadi.
“Negara ini sudah tidak tahu mau kemana. Negara ini sudah milik Demokrat, padahal pokok-pokok pendirian negara ini jelas, di dalam undang-undang disebut negara kesatuan,” tegas Suryadi.
Makanya, kata Suryadi, TNI Angkatan Darat harus proaktif untuk mengkritisi pemerintahan yang sudah tidak jelas arah dan tujuannya. “Angkatan darat ini perlu dikompori. Negara sudah kacau balau,” ujar Suryadi menegaskan.
Nah sekarang bagaimana? Sudah bisa menyimpulkan siapa Purnawirawan Suryadi ini? Yaaa begitulah kura-kura.
sumber: seword
0 Response to "Menteri Susi: Purnawirawan ini Gila? Apa Orang Bayaran?"
Posting Komentar