"Apa Motif Ketua BPK Yang Bukan Pengusaha Tapi Memiliki Offshore Company?"

Pasal 3 UU KUP: SPT harus diisi dengan benar, jelas, dan lengkap. Persoalannya mudah, Ketua BPK sdh melaporkan offshore company blm?

Pasal 38 dan 39 UU KUP, delik pidana utk yg tdk mengisi SPT dengan tidak benar. pic.twitter.com/vb7PloTpSF

Wajib Pajak dapat membetulkan SPT sampai dg sebelum daluwarsa penetapan pajak (5 thn sejak berakhirnya thn pajak) pic.twitter.com/t5i1d9OP47

Pertanyaan utk Ketua BPK: 1) bersedia buka akta pendirian offshore company, 2) apa tujuan mendirikan offshore company.

Pasal 18 ayat 3b dab 3c UU PPh mengatur perlakuan pajak utk conduit company atau special porpose vehicle company. pic.twitter.com/N9QaJyFTte

Pejabat tdk punya rekam jejak sbg pengusaha punya offshore company, motifnya pasti bukan bisnis. Ya mgkn cuci uang, sembunyi, hindari pajak.

Persoalannya bukan apakah bikin perusahaan itu diminta anak atau inisiatif sendiri. Persoalannya di akuntabilitas sbg pejabat publik.

BPK ini lembaga negara yg tugasnya melakukan audit, maka transparansi dan akuntabilitas jd prasyarat mutlak pejabatnya.

Persoalan yg membelit Ketua BPK ini persoalan besar, pertaruhannya adl kredibilitas lembaga auditor negara. BPK hrs diselamatkan.

Saya punya banyak teman sbg auditor BPK, mrk profesional. Kasihan kl profesionalisme mrk dibajak para pimpinan yg tdk kredibel.

Maka argumen Ketua BPK sdh bukan benar salah, tapi patut tdk patut. Secara etis apa yg diperbuat adl ketidakpatutan yg melanggar etika.

Ichsanudin Noorsy jg menggelikan, mau riset pake bikin SPV segala. Memang apa yg ingin dikau kejar bung? Wkwkwk

Skandal Ketua BPK ini jg konfirmasi bahwa pemilihan pimpinan BPK bermasalah. Politisi boleh tp syaratnya hrs diperketat.

Karena melanggar etika sbg pejabat publik, langkah terbaik yg dapat ditempuh Ketua BPK adalah mundur. Ini akan baik buat bangsa.

Politisi boleh jd pimpinan BPK asal sdh 10 tahun tdk terlibat dlm jabatan dan aktivitas politik praktis. Ini baru bagus.

oleh :

Prastowo @prastow

About